Menurutnya, berdasarkan berbagai data global, termasuk dari Organisasi Meteorologi Dunia (WMO), Indonesia menghadapi dampak nyata perubahan iklim berupa cuaca ekstrem, perubahan pola curah hujan, ancaman terhadap wilayah pesisir, serta gangguan terhadap ketahanan pangan.
Karena itu, penanganan perubahan iklim tidak cukup dilakukan melalui respons darurat, tetapi harus menjadi bagian dari kebijakan pembangunan yang berbasis data dan kolaborasi lintas sektor.
Army menjelaskan, kepemimpinan adaptif menuntut pemimpin mampu menyelesaikan persoalan yang kompleks, seperti penataan ruang, penyusutan kawasan resapan air, lemahnya koordinasi antarinstansi, hingga perubahan budaya masyarakat, yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan pendekatan teknis.
Melalui PKN Tingkat II ini, para peserta diharapkan mampu mengubah paradigma birokrasi dari yang bersifat sektoral menjadi kolaboratif, serta dari sekadar berorientasi pada kepatuhan administratif menuju penciptaan nilai publik yang berdampak luas.
“Birokrasi masa depan tidak membutuhkan pemimpin yang hanya nyaman dengan rutinitas. Yang dibutuhkan adalah pemimpin adaptif yang berani berinovasi dan memimpin transformasi menuju tata kelola pemerintahan kelas dunia demi kesejahteraan masyarakat,” tutup Army.
