JAKARTA – Ratusan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Jakarta berupaya menggelar aksi demonstrasi di Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jumat (12/06). Namun, aksi tersebut dihadang aparat gabungan TNI dan Polri di kawasan dekat Stasiun Sudirman, Jakarta Pusat, atau beberapa ratus meter dari lokasi yang menjadi titik aksi.
Aparat TNI dan Polri membentuk barikade berlapis di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman guna menghalau massa menuju Bundaran HI.
Sebelumnya, sejumlah bus yang mengangkut peserta aksi dihentikan aparat di sekitar Jembatan Semanggi pada pukul 13.00 WIB. Setelah itu, para mahasiswa melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki menuju Bundaran HI.
Polisi melarang mahasiswa menggelar aksi di Bundaran HI dengan alasan lokasi tersebut bukan tempat yang diperuntukkan untuk penyampaian aspirasi. Aparat kemudian menawarkan alternatif lokasi aksi di depan Gedung DPR/MPR RI atau kawasan Patung Kuda, Monas. Namun, tawaran tersebut ditolak oleh massa mahasiswa.
Salah seorang peserta aksi menyatakan mereka tetap bersikeras menggelar demonstrasi di Bundaran HI karena menilai DPR tidak menjalankan fungsi sebagaimana mestiinya.
” Kami memilih Bundaran HI untuk menyadarkan masyarakat bahwa kondisi bangsa saat ini sedang tidak baik-baik saja,” ujar Ketua BEM UI, Yatalathof Ma’shum Imawan.
Polda Metro Jaya membenarkan pihaknya berupaya mengarahkan massa aksi ke kawasan Patung Kuda maupun Gedung DPR/MPR.
Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto, menyebut Bundaran HI merupakan pusat aktivitas ekonomi masyarakat.
” Seputaran Bundaran HI bukan lokasi yang diperuntukkan untuk penyampaian aspirasi,” kata Budi
Menurutnya, kawasan tersebut menjadi pusat berbagai aktivitas ekonomi dan kegiatan masyarakat sehingga semua pihak perlu saling menghormati kepentingan bersama.
Hingga pukul 19.00 WIB, sebagian massa mahasiswa masih bertahan di Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat. Aparat gabungan TNI dan Polri tetap membentuk barikade yang menahan mereka sekitar 500 meter dari Bundaran HI.
Selama bertahan di lokasi, mahasiswa terus menyampaikan orasi dan meneriakkan yel-yel “Revolusi”.
Di sisi lain, aktivitas masyarakat tetap berlangsung. Namun, sejumlah pengguna jalan mengaku terdampak akibat penutupan dan pengalihan arus lalu lintas.
” Saya kebetulan membawa mobil dan terjebak karena tidak ada akses keluar,” ujar Fitri, seorang pekerja yang kantornya berada di sekitar lokasi aksi.
” Kalau situasinya chaos, kami akan kembali ke kantor,” tambahnya.
Rekannya, Wita, mengaku mendukung tuntutan mahasiswa, terutama terkait kenaikan harga BBM nonsubsidi.
” Kenaikannya sangat terasa, sementara pendapatan tetap,” katanya.
Rina, mahasiswa Universitas Indonesia, mengungkapkan persiapan aksi telah dilakukan selama sekitar satu minggu. Informasi mengenai demonstrasi awalnya beredar secara internal di lingkungan kampus sebelum diumumkan secara resmi oleh BEM UI.
Menurutnya, keikutsertaannya dalam aksi didasari rasa kecewa terhadap jalannya pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Ia menyoroti program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilainya lebih banyak menguntungkan kelompok elite, terutama setelah muncul kasus dugaan korupsi yang menyeret sejumlah petinggi Badan Gizi Nasional (BGN), termasuk Kepala BGN, Dadan Hindayana.
“.Sejak awal program ini dinilai tidak jelas. Terlihat dari kasus keracunan massal hingga dugaan korupsi yang terjadi. Masyarakat meminta program dihentikan, tetapi tidak direspons,” ujarnya kepada BBC News Indonesia.
Mahasiswa lainnya, Zaki, menilai keberlanjutan program MBG berdampak besar terhadap ruang fiskal negara.
Menurutnya, besarnya anggaran yang dialokasikan untuk program tersebut turut memberikan konsekuensi terhadap kondisi ekonomi masyarakat.
” Hentikan MBG dan alihkan anggarannya untuk kebutuhan yang lebih penting,” tegasnya.
Rina dan Zaki merupakan sebagian kecil dari massa aksi yang dimotori BEM UI. Mereka termasuk kelompok yang tertahan oleh aparat sebelum mencapai Bundaran HI.
Akbar, salah seorang peserta aksi, menilai penghadangan tersebut menjadi persoalan serius karena mahasiswa hanya ingin menyampaikan aspirasi secara damai.
” Apakah suara mahasiswa begitu ditakuti? Bukankah demonstrasi dijamin oleh konstitusi? Namun hari ini itu tidak terlihat,” katanya.
Di tengah blokade aparat, sejumlah pengemudi ojek online turut membunyikan klakson dan meminta akses menuju Bundaran HI dibuka kembali.
Salah seorang pengemudi menyebut kondisi ekonomi masyarakat semakin berat akibat kenaikan harga BBM.
“Harga BBM naik, hidup kami semakin sulit,” teriaknya.
Ia juga meminta aparat tidak menutup akses jalan secara berlebihan.
” Buka jalannya, kami hanya ingin menyampaikan aspirasi,” ujarnya.
Aksi yang digelar di Jakarta dan sejumlah daerah lainnya tersebut membawa sejumlah tuntutan kepada pemerintah, mulai dari penurunan harga BBM, penghentian program MBG, hingga desakan agar Presiden Prabowo mengakui kesalahan pemerintah.
Di Jakarta, aksi dimotori oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI), Front Mahasiswa Nasional (FMN), dan Serikat Perempuan Indonesia (Seruni).
Mereka mengusung tajuk aksi #MenujuIndonesiaBangkrut dengan rencana titik utama demonstrasi di Bundaran HI.
Ketua FMN, Symphati Dimas, menyebut jumlah massa yang terlibat dari kelompoknya mencapai 700 hingga 1.000 orang.
Adapun lima tuntutan yang disampaikan mahasiswa meliputi:
- Menghentikan pemborosan APBN.
- Menurunkan harga kebutuhan pokok dan BBM.
- Menghentikan program MBG dan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih.
- Menghentikan militerisme di ranah sipil.
- Mendesak Presiden Prabowo mengakui kesalahan pemerintah dan berhenti mengelak.
Ketua BEM UI, Yatalathof Ma’shum Imawan, mengajak berbagai elemen masyarakat seperti buruh, guru, pedagang, ibu rumah tangga, dan kelompok masyarakat lainnya untuk bergabung dalam aksi tersebut.
” Kita rebut keadilan. Karena keadilan tidak datang dengan sendirinya, tetapi harus diperjuangkan oleh rakyat Indonesia,” ujarnya.
Untuk mengamankan jalannya aksi, Polda Metro Jaya mengerahkan 3.651 personel, sementara TNI menurunkan sekitar 500 personel.
Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto, mengatakan pengerahan personel dilakukan untuk menjamin keamanan seluruh pihak, baik peserta aksi maupun masyarakat umum.
Selain aksi mahasiswa, pada waktu yang hampir bersamaan juga berlangsung demonstrasi lain di Jalan Medan Merdeka Selatan yang digelar oleh Perhimpunan Penegak Demokrasi Indonesia.
Polisi menerapkan rekayasa lalu lintas di sejumlah titik dan mengimbau masyarakat menghindari kawasan sekitar lokasi aksi guna mengantisipasi kemacetan.
Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Dudung Abdurachman, menegaskan pemerintah tetap membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan kritik dan pendapat.
” Pemerintah selalu membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat, termasuk kritik. Kritik adalah napas demokrasi yang harus membangun, bukan meruntuhkan,” ujar Dudung.
Ia mengingatkan agar kritik tidak disamakan dengan provokasi, fitnah, maupun upaya adu domba yang dapat merusak persatuan bangsa.
Selain di Jakarta, aksi mahasiswa juga berlangsung di berbagai daerah.
Di Solo, Jawa Tengah, ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi BEM Solo Raya menggelar aksi bertajuk Indonesia Darurat Reformasi di depan Gedung DPRD Kota Solo.
Aksi sempat memanas setelah dua peserta demonstrasi diamankan aparat. Namun, setelah dilakukan negosiasi dengan Kapolresta Solo Kombes Pol Catur Cahyono Wibowo, keduanya dibebaskan dan kembali bergabung dengan massa aksi.
Mahasiswa Universitas Sebelas Maret (UNS), Nazid Hamim, mengatakan aksi tersebut merupakan bentuk respons atas keresahan masyarakat terkait kenaikan harga Pertamax dan program MBG.
Di Bandung, Jawa Barat, gabungan mahasiswa dari Universitas Padjadjaran (Unpad), Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Universitas Katolik Parahyangan (Unpar), dan Universitas Komputer Indonesia (Unikom) menggelar aksi di depan Gedung DPRD Jawa Barat.
Mereka menyoroti kondisi ekonomi nasional, pengesahan Undang-Undang Polri, serta kenaikan harga BBM Pertamax.
Sementara itu, di Pekanbaru, Riau, ratusan mahasiswa Universitas Islam Riau (UIR) menggelar aksi di Kantor DPRD Riau pada Kamis (11/06), menyoroti kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran dan program MBG.
Di Makassar, Sulawesi Selatan, sejumlah aktivis yang tergabung dalam Gerakan Aktivis Mahasiswa (GAM) menggelar aksi penolakan terhadap kenaikan harga BBM. Mereka juga menuntut stabilisasi nilai tukar rupiah dan pencabutan Undang-Undang Polri yang baru disahkan.
Sejumlah kelompok mahasiswa di berbagai daerah dilaporkan berencana melanjutkan aksi demonstrasi pada hari berikutnya.(**)
