BANDAR LAMPUNG – Pemerintah Provinsi Lampung mempercepat upaya eliminasi malaria dengan memperkuat koordinasi lintas sektor. Langkah ini difokuskan pada Kabupaten Pesawaran yang hingga kini menjadi satu-satunya daerah di Lampung yang belum memperoleh status eliminasi malaria.
Komitmen tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi Lintas Sektor Akselerasi Eliminasi Malaria Provinsi Lampung Tahun 2026 yang dipimpin Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela secara virtual dari Ruang Sakai Sambayan, Kantor Gubernur Lampung, Rabu (1/7/2026).
Jihan mengatakan, dari 15 kabupaten/kota di Provinsi Lampung, sebanyak 14 daerah telah berhasil mencapai status eliminasi malaria. Sementara Kabupaten Pesawaran masih harus memenuhi sejumlah indikator yang dipersyaratkan oleh Kementerian Kesehatan.
“Kita tidak sedang mencari siapa yang salah, tetapi mencari solusi bersama. Saya berharap seluruh perangkat daerah dan pemangku kepentingan dapat mengurai berbagai kendala di Kabupaten Pesawaran agar target eliminasi malaria segera tercapai,” ujar Jihan.
Ia menjelaskan, jumlah kasus malaria di Lampung selama Januari hingga Juni 2026 masih berfluktuasi. Pada Januari tercatat 292 kasus, turun menjadi 173 kasus pada Februari, kemudian kembali meningkat pada Maret dan April sebelum kembali menurun pada Mei dan Juni. Fluktuasi tersebut dipengaruhi berbagai faktor, termasuk kondisi cuaca dan dinamika penularan di lapangan.
Menurut Jihan, tantangan utama masih berada di Kabupaten Pesawaran. Meskipun angka Annual Parasite Incidence (API) telah berada di bawah satu kasus per 1.000 penduduk, indikator Slide Positive Rate (SPR) masih mencapai 5,2 persen atau sedikit di atas batas maksimal yang dipersyaratkan sebesar lima persen.
Selain itu, Kabupaten Pesawaran masih mencatat adanya penularan malaria lokal (indigenous case), sehingga belum memenuhi syarat eliminasi yang mengharuskan daerah bebas penularan setempat selama tiga tahun berturut-turut.
Pemprov Lampung juga mencatat sejumlah indikator lain yang masih perlu diperbaiki, mulai dari kelengkapan pelaporan kasus, investigasi epidemiologi terhadap pasien positif, ketepatan waktu pelaporan, hingga tingginya kasus yang disebabkan parasit Plasmodium vivax.
Jihan mengatakan distribusi kelambu berinsektisida secara massal terakhir dilakukan pada 2023. Pemerintah berharap Kementerian Kesehatan kembali menyalurkan bantuan kelambu ke Kabupaten Pesawaran pada akhir 2026.
Meski demikian, ia memastikan stok logistik penanggulangan malaria di Lampung, seperti obat-obatan, alat diagnosis cepat (Rapid Diagnostic Test/RDT), insektisida, dan larvasida masih dalam kondisi aman. Berdasarkan pemetaan, wilayah Sukajaya Lempasing di Kabupaten Pesawaran masih menjadi kantong utama penularan malaria.
Menurutnya, percepatan eliminasi malaria tidak hanya menjadi tanggung jawab sektor kesehatan, tetapi memerlukan dukungan lintas sektor, mulai dari aspek perencanaan, pembiayaan, pengendalian lingkungan, hingga edukasi masyarakat.
Karena itu, rapat koordinasi turut melibatkan sejumlah organisasi perangkat daerah, antara lain Dinas Pertanian, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), serta Dinas Pariwisata.
