Bandar Lampung – Presiden Prabowo Subianto meresmikan Program Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah Tahun 2025 secara nasional serentak di 37 provinsi. Peresmian dipusatkan di Sampang, Jawa Timur dan diikuti Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal secara daring dari Balai Keratun, Selasa 23/6/2026.
Di Lampung ada 7 ruas jalan yang diresmikan dengan panjang penanganan 19,48 km. Ruasnya: Sp. Korpri-Purwotani 1, Sp. Korpri-Purwotani 2, Pekurun Udik-Talang, Sekincau-Waspada, Sedayu-Tugu Papak, Raman Aji-Kota Raman, dan Jalan Teuku Cik Ditiro Bandarlampung.
Secara total 15 ruas jalan di Lampung masuk Inpres 2025 dengan panjang pengerjaan 51,1 km.
Presiden Prabowo menyebut pembangunan jalan daerah sepanjang 1.151 km ini penting untuk perkuat konektivitas nasional dan dorong ekonomi rakyat hingga pelosok. Jalan baik melancarkan distribusi hasil pertanian, perkebunan, perikanan, dan produk masyarakat dari desa ke pasar, pusat distribusi, dan industri.
“Jalan baik bagian strategi ketahanan nasional. Swasembada pangan, energi, air butuh distribusi lancar agar hasil produksi sampai ke masyarakat,” tegasnya.
Presiden minta Pemda jaga dan manfaatkan infrastruktur sebaik-baiknya agar manfaat jangka panjang dirasakan rakyat. Pemerintah akan terus genjot pembangunan sampai desa.
Capaian Nasional & Lampung
Menteri PU Dody Hanggodo lapor pembangunan Inpres Nomor 11 Tahun 2025 rampung 100% dan siap dipakai. Program ini dukung Asta Cita Presiden, khususnya swasembada pangan, energi, air lewat penguatan logistik nasional.
Capaian nasional: 1.151 km jalan di 37 provinsi dengan investasi APBN Rp5,41 triliun. Ruas yang dikerjakan fokus hubungkan kawasan produksi ke pasar, integrasikan jalan daerah-nasional, dan perkuat akses ke pusat pelayanan.
Gubernur Mirza menyebut Pemprov Lampung akan dorong peningkatan kualitas jalan lewat kolaborasi karena keterbatasan APBD. Inpres Jalan Daerah jadi solusi strategis percepat pembangunan jalan provinsi dan kabupaten/kota.
“Kita dorong Inpres Jalan Daerah diperbanyak di Lampung, terutama untuk jalan provinsi dan kabupaten/kota,” ujarnya.
Selain APBN, Mirza buka peluang kolaborasi swasta via CSR. Sejumlah ruas sudah pakai pola ini, contohnya di Way Kanan.
Ia berharap sinergi pusat-daerah-swasta diperkuat agar konektivitas Lampung cepat meningkat, ekonomi tumbuh, biaya logistik turun, dan kesejahteraan masyarakat naik. (**)
