Lampung Selatan – Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) resmi menandatangani Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun Anggaran 2027, Selasa (29/7/2026).
Penandatanganan ini menjadi tonggak awal penyusunan APBD 2027 yang diarahkan sepenuhnya untuk memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
Prioritaskan Gaji PPPK dan PJLP
Dalam rancangan anggaran, perhatian khusus diberikan pada penganggaran gaji dan honorarium Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu serta Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP). Pembayaran keduanya diprioritaskan selama 12 bulan penuh sesuai kemampuan keuangan daerah.
Mewakili Bupati Lampung Selatan, Wakil Bupati M. Syaiful Anwar mengapresiasi komitmen pimpinan, Badan Anggaran, dan seluruh anggota DPRD yang telah membahas dokumen anggaran secara terbuka, kritis, dan konstruktif.
“Penandatanganan ini bukan sekadar melengkapi tahapan prosedur penganggaran, melainkan simbol komitmen bersama untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tegas Syaiful Anwar.
Ia menegaskan seluruh masukan dan rekomendasi dari DPRD akan menjadi acuan utama dalam penyempurnaan dokumen anggaran selanjutnya.
Tahapan Selanjutnya RKA-PD
Usai penandatanganan KUA-PPAS, tahapan berikutnya adalah penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD). Dokumen ini akan menjadi dasar penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2027.
Wakil Bupati meminta seluruh perangkat daerah segera menyusun perencanaan dan penganggaran secara profesional, tepat waktu, serta mengedepankan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas.
“APBD 2027 diharapkan mampu memperkuat layanan publik, meningkatkan kualitas infrastruktur, mendorong pertumbuhan ekonomi, memperluas lapangan kerja, memperkokoh ketahanan pangan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat menuju Lampung Selatan Maju,” ujarnya.
Syaiful Anwar berharap sinergitas antara pemerintah daerah dan DPRD terus diperkuat agar seluruh tahapan penyusunan APBD berjalan lancar dan menghasilkan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran bagi masyarakat Lampung Selatan. (**)
