Pengerjaan proyek dinilai kurang memberdayakan masyarakat sekitar. Mayoritas tenaga kerja yang dipekerjakan disebut didatangkan dari luar daerah, tanpa melibatkan warga lokal.
Padahal, warga berharap dengan adanya pembangunan fasilitas pendidikan di lingkungan mereka, dapat membuka lapangan kerja dan memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar.
“Kecewa bang, kami warga sini kurang dilibatkan. Padahal banyak warga yang butuh kerja. Semua pekerjanya dari luar semua,” keluh salah seorang warga sekitar lokasi proyek, Kamis (2/10/2026).
Tak hanya persoalan tenaga kerja lokal, warga juga menyoroti lemahnya penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di lokasi proyek.
Berdasarkan pantauan awak media di lapangan, sejumlah pekerja terlihat tidak mengenakan Alat Pelindung Diri (APD) lengkap saat bekerja. Banyak pekerja yang tidak memakai helm pengaman, rompi proyek, sarung tangan, maupun sepatu safety.
Kondisi tersebut dinilai sangat membahayakan keselamatan para pekerja dan mengabaikan standar operasional prosedur (SOP) konstruksi.
“Kerjanya tidak pakai APD, tidak pakai helm, tidak pakai rompi. Kalau jatuh atau kejatuhan material bagaimana? Harusnya pengawasnya tegas,” ujar warga lainnya.
Salah satu warga yang enggan disebutkan namanya berharap Dinas Pendidikan dan pihak kontraktor pelaksana dapat mengevaluasi pelaksanaan proyek tersebut. Mereka meminta agar warga lokal diprioritaskan untuk dilibatkan dalam pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan, serta mewajibkan seluruh pekerja menggunakan APD lengkap.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak pelaksana proyek dan Dinas terkait belum memberikan keterangan resmi terkait keluhan warga tersebut.
Media ini masih terbuka menunggu klarifikasi dari pihak pengawas proyek
