BANDAR LAMPUNG – Pemerintah Provinsi Lampung mendorong peningkatan produktivitas sektor pertanian melalui optimalisasi penggunaan Pupuk Hayati Cair (PHC) sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan daerah sekaligus mendukung target swasembada pangan nasional.
Program tersebut diiringi dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) pertanian melalui bimbingan teknis (bimtek) bagi penyuluh dan pendamping pertanian yang digelar di Balai Pelatihan Kesehatan (Bapelkes) Lampung, Selasa (7/7/2026).
Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mengatakan keberhasilan program pertanian tidak hanya ditentukan oleh teknologi dan bantuan pemerintah, tetapi juga oleh peran penyuluh yang mendampingi petani secara langsung di lapangan.
“Program ini sangat penting, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana pengetahuan tentang pemanfaatan Pupuk Hayati Cair dapat diteruskan kepada para pendamping dan penyuluh. Keberhasilan program sangat bergantung pada mereka yang berinteraksi langsung dengan petani,” ujar Rahmat.
Menurutnya, sektor pertanian masih menjadi penopang utama perekonomian Lampung dengan kontribusi sekitar 30 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Komoditas utama seperti padi, jagung, dan ubi kayu menjadi sumber penghidupan jutaan masyarakat di provinsi tersebut.
Rahmat menilai peningkatan produktivitas dan efisiensi biaya produksi menjadi kunci untuk meningkatkan kesejahteraan petani sekaligus memperkuat daya saing sektor pertanian.
Ia menjelaskan, penggunaan pupuk hayati cair diharapkan dapat menekan biaya usaha tani melalui pemanfaatan bahan organik yang dapat diproduksi secara mandiri oleh petani.
“Target kami adalah petani mampu membuat dan memanfaatkan pupuk hayati cair secara mandiri sehingga biaya produksi lebih efisien dan keuntungan yang diperoleh dapat meningkat,” katanya.
Usai memberikan arahan, Gubernur bersama jajaran terkait meninjau praktik pembuatan Pupuk Hayati Cair yang diikuti para peserta bimtek.
Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura (KPTPH) Provinsi Lampung, Elvira Umihanni, mengatakan pelatihan tersebut merupakan bagian dari strategi pemerintah daerah untuk mempercepat penerapan inovasi pertanian di seluruh kabupaten dan kota.
Menurutnya, peningkatan kapasitas penyuluh diharapkan mampu mempercepat adopsi teknologi budidaya yang lebih efisien sekaligus mendukung peningkatan produksi pertanian daerah.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPSDMP) Kementerian Pertanian, Eko Nugroho, mengapresiasi komitmen Pemerintah Provinsi Lampung dalam mendukung program ketahanan pangan nasional.
Ia mengatakan sektor pangan menjadi salah satu prioritas pemerintah, dengan fokus pada percepatan swasembada pangan, penyediaan pangan bergizi, pengembangan energi terbarukan berbasis komoditas pertanian, serta penguatan pengelolaan sumber daya air.
Eko juga menjelaskan sejumlah kebijakan yang telah ditempuh pemerintah untuk mendukung petani, di antaranya penurunan harga pupuk sekitar 20 persen, penyederhanaan regulasi penyaluran pupuk bersubsidi, serta penetapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah kering panen sebesar Rp6.500 per kilogram guna menjaga pendapatan petani.
Bimbingan teknis tersebut diikuti ratusan penyuluh pertanian dari berbagai kabupaten dan kota di Provinsi Lampung, baik secara langsung maupun daring. Pemerintah berharap kegiatan tersebut dapat memperkuat kapasitas penyuluh sebagai ujung tombak pendampingan petani dalam mengembangkan pertanian yang lebih produktif, efisien, dan berkelanjutan.
