Bandar Lampung – Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menegaskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) jadi instrumen strategis untuk meningkatkan kualitas SDM sekaligus memperkuat ekonomi desa.
Hal itu disampaikan Gubernur Mirza saat menghadiri pengukuhan Asosiasi Pengusaha dan Pengelola Dapur MBG Indonesia (APPMBGI) DPD Lampung dan kabupaten/kota se-Provinsi Lampung di Balai Keratun, Senin 22/6/2026. Pengukuhan dilakukan Ketua Umum DPP APPMBGI Abdul Rivai Ras.
Gubernur Mirza mengapresiasi pengurus baru APPMBGI. “Kepercayaan ini amanah yang harus dijalankan sebaik-baiknya,” ujarnya.
Menurutnya, kemajuan bangsa ditentukan kualitas generasi muda. MBG jadi upaya menyiapkan anak sehat, cerdas, siap bersaing. Ini sejalan dengan cita-cita Presiden Prabowo Subianto.
Lebih dari urusan gizi, MBG dirancang pemerata ekonomi. Lewat dapur MBG di desa, program ini diharapkan dongkrak pendapatan warga, kuatkan rantai pasok lokal, serta libatkan petani, peternak, UMKM, dan BUMDes.
Gubernur menyebut Lampung butuh keberlanjutan MBG. Konsumsi protein masyarakat masih 5 terbawah nasional, padahal Lampung penghasil ayam, telur, ikan, dan jagung. “Kondisi ini berpengaruh ke kualitas SDM dan produktivitas,” katanya.
Ia meminta pengelola dapur MBG, kepala SPPG, mitra, dan pemasok bekerja tulus dan bertanggung jawab. “Anggap penerima manfaat seperti anak sendiri. Jangan orientasi keuntungan saja,” tegasnya.
Pengawasan juga diperketat, mulai kualitas makanan, kebersihan dapur, tata kelola keuangan, hingga transparansi. Gubernur mendorong dapur MBG kerja sama dengan BUMDes, petani, peternak, dan UMKM. Pemprov akan kawal integrasi dapur MBG dengan BUMDes agar manfaat ekonomi dirasakan desa.
Standarisasi & Pengawasan
Ketua Umum DPP APPMBGI Abdul Rivai Ras menyebut asosiasi ini wadah kolaborasi nasional untuk standarisasi MBG dan mengawal kebijakan pemerintah. Kepengurusan sudah ada di 38 provinsi dan 160 kabupaten/kota.
APPMBGI juga bangun MBG Command and Control Center untuk pantau real time keamanan pangan, ketahanan pangan, dan rantai pasok. Kerja sama dengan Perum Bulog sudah terjalin untuk suplai bahan baku.
Kepala Kejati Lampung menegaskan MBG harus dibenahi agar lebih profesional. Kasus keracunan tidak boleh terulang. “Jika merugikan masyarakat, akan ditindak sesuai mekanisme,” tegasnya. (**)
